SIWAS Melindungi Laporan Pengaduan Masyarakat

Facebook
Instagram
no-image

SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) merupakan salah satu aplikasi berbasis teknologi informasi melalui media internet, memiliki keunggulan adanya keterlibatan seluruh stakeholder dalam proses penanganan pengaduan berbasis teknologi informasi. Publik pun dapat terus memantau perkembangan penanganan pengaduan, baik melalui komputer maupun smartphone.

 

Jaminan Penegakan Hukum di Indonesia

 

Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung merupakan visi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Sementara, menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan misinya.

Berdasarkan visi-misi MA RI tersebut, negara memberikan jaminan penegakan hukum yang berkeadilan bagi segenap warganya. Karenanya, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh hal tersebut. Namun dalam proses penegakannya, dijumpai berbagai kendala yang menyebabkan masyarakat tidak memperoleh hak tersebut sebagaimana mestinya.

Sebut saja, sepanjang 2016 banyak pengaduan yang diterima oleh Badan Pengawasan tentang mutu pelayanan peradilan dan pelanggaran kode etik hakim. Belum lagi kasus-kasus lain yang dilaporkan masyarakat mengenai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum penegak hukum. Lantas, bagaimana pemerintah menyikapi hal ini?

Aplikasi SIWAS Melindungi Whistleblower

Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA), didukung EU-UNDP SUSTAIN, meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) versi 2.0, di Bandung, Senin (8/5/2017). Sebelumnya, SIWAS versi 1.0 (pertama) diluncurkan oleh Ketua MA Hatta Ali di Jakarta pada 29 September 2016. SIWAS merupakan wujud implementasi Peraturan MA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) di MA dan Badan Peradilan di bawahnya.

Whistleblowing system ini merupakan bentuk komitmen MA untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi aparatur peradilan sekaligus memberantas praktik mafia peradilan. Lewat sistem ini, setiap dugaan penyimpangan memiliki jaminan perlindungan kerahasiaan identitas para pelapor (whistleblower), transparansi penanganan laporan, dan akuntabilitas pelaksanaannya. Dengan demikian, pelapor tidak perlu khawatir hak-haknya terhadap layanan peradilan akan terganggu apabila mereka melaporkan.

SIWAS versi kedua memiliki beberapa fitur tambahan, yaitu:

1. Notifikasi status pelaporan yang dikirimkan kepada pelapor secara otomatis dapat mudah diakses setiap kali ada perkembangan.
2. Fitur keamanan pelapor yang diperbarui.
3. Inisiatif tingkat pengadilan banding yaitu pengadilan tingkat banding di setiap wilayah memiliki kewenangan (dalam koordinasi dengan Badan Pengawasan) untuk secara langsung menindaklanjuti pelaporan terhadap setiap dugaan pelanggaran aparat peradilan.

Fitur-fitur baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengawas lembaga peradilan oleh Badan Pengawasan. Tentunya, pemerintah berkomitmen untuk mendukung Badan Pengawasan dalam mengimplementasikan SIWAS ini. Jika ada hal yang ingin Anda laporkan terkait dugaan penyimpangan atau penegakan hukum yang tidak semestinya, SIWAS dapat diakses melalui https://siwas.mahkamahagung.go.id.

 

Editor: Andiana Moedasir

Posted in
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial